Hard News
"Batuk-Batuk" Gunung Slamet Mereda
"Kondisinya cenderung menurun."
VIVAnews - Aktivitas Gunung Slamet kembali fluktuatif pada hari ini,
Jumat 19 September 2014. Setelah dua hari terakhir menunjukkan situasi vulkanik
tinggi, 'batuk-batuk' gunung tertinggi di Jawa Tengah itu, kini hanya terekam
sedikit mereda dibanding enam jam sebelumnya.
Laporan
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi di Pos
Pengamatan Gunung Api Slamet (PPGA), Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari,
Kabupaten Pemalang, mencatat aktivitas vulkanik Gunung Slamet sejak pukul
00-06.00 WIB, tidak nampak adanya hembusan asap dari kawah di puncak gunung.
"Secara
umum, cuaca di Gunung Slamet terang dan angin tenang. Kondisinya cenderung
menurun," kata Kepala PPGA, Desa Gambuhan, Sudrajat kepada VIVAnews di
Semarang, Jumat.
Kendati
demikian, secara aktivitas kegempaan gunung yang mengitari lima kabupaten di
Jateng itu masih menunjukkan aktivitas. Enam jam terakhir, gunung mengeluarkan
91 kali gempa hembusan dengan amplido 2-40 mm, Lg 10-350 derajat.
Kondisi
itu menurun dibanding pada Kamis kemarin, 18 September 2014, pukul 18.00-00.00
WIB, di mana gempa hembusan sebanyak 137 amplido 2-50 mm, lg 10-245 derajat.
"Untuk
gempa letusan hanya terekam dua kali, menurun dari enam jam sebelumnya sebanyak
10 gempa letusan," tambah Sudrajat.
Fluktuasi
vulkanik Gunung Slamet juga terjadi pada aktivitas gempa tremor yang terekam.
Di mana, hari ini terpantai dua kali letusan gempa tremor harmonik, meningkat
dibanding enam jam sebelumnya sebanyak satu kali.
"Jadi,
kesimpulannya Gunung Slamet masih soaga pada level III. Kami akan pantau terus
perkembangannya tiap enam jam ke depan," ujar dia.
Pada
Kamis kemarin, tingginya aktivitas gempa embusan Gunung yang mengitari wilayah
kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga dan Banyumas itu mengarah ke
barat yang berjarak 20 kilometer dari puncak gunung. Di mana, hujan abu
dipastikan mengarah ke wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
"Sejak
Rabu malam hingga Kamis kemarin, telah terjadi hujan pasir disertai satu kali
letusan abu tebal kehitaman dengan ketinggian 500 meter," kata dia. (sp)
VIVAnews - Aktivitas Gunung Slamet kembali fluktuatif pada hari ini,
Jumat 19 September 2014. Setelah dua hari terakhir menunjukkan situasi vulkanik
tinggi, 'batuk-batuk' gunung tertinggi di Jawa Tengah itu, kini hanya terekam
sedikit mereda dibanding enam jam sebelumnya.
Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi di Pos Pengamatan Gunung Api Slamet (PPGA), Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, mencatat aktivitas vulkanik Gunung Slamet sejak pukul 00-06.00 WIB, tidak nampak adanya hembusan asap dari kawah di puncak gunung.
"Secara umum, cuaca di Gunung Slamet terang dan angin tenang. Kondisinya cenderung menurun," kata Kepala PPGA, Desa Gambuhan, Sudrajat kepada VIVAnews di Semarang, Jumat.
Kendati demikian, secara aktivitas kegempaan gunung yang mengitari lima kabupaten di Jateng itu masih menunjukkan aktivitas. Enam jam terakhir, gunung mengeluarkan 91 kali gempa hembusan dengan amplido 2-40 mm, Lg 10-350 derajat.
Kondisi itu menurun dibanding pada Kamis kemarin, 18 September 2014, pukul 18.00-00.00 WIB, di mana gempa hembusan sebanyak 137 amplido 2-50 mm, lg 10-245 derajat.
"Untuk gempa letusan hanya terekam dua kali, menurun dari enam jam sebelumnya sebanyak 10 gempa letusan," tambah Sudrajat.
Fluktuasi vulkanik Gunung Slamet juga terjadi pada aktivitas gempa tremor yang terekam. Di mana, hari ini terpantai dua kali letusan gempa tremor harmonik, meningkat dibanding enam jam sebelumnya sebanyak satu kali.
"Jadi, kesimpulannya Gunung Slamet masih soaga pada level III. Kami akan pantau terus perkembangannya tiap enam jam ke depan," ujar dia.
Pada Kamis kemarin, tingginya aktivitas gempa embusan Gunung yang mengitari wilayah kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga dan Banyumas itu mengarah ke barat yang berjarak 20 kilometer dari puncak gunung. Di mana, hujan abu dipastikan mengarah ke wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
"Sejak Rabu malam hingga Kamis kemarin, telah terjadi hujan pasir disertai satu kali letusan abu tebal kehitaman dengan ketinggian 500 meter," kata dia. (sp)
Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi di Pos Pengamatan Gunung Api Slamet (PPGA), Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, mencatat aktivitas vulkanik Gunung Slamet sejak pukul 00-06.00 WIB, tidak nampak adanya hembusan asap dari kawah di puncak gunung.
"Secara umum, cuaca di Gunung Slamet terang dan angin tenang. Kondisinya cenderung menurun," kata Kepala PPGA, Desa Gambuhan, Sudrajat kepada VIVAnews di Semarang, Jumat.
Kendati demikian, secara aktivitas kegempaan gunung yang mengitari lima kabupaten di Jateng itu masih menunjukkan aktivitas. Enam jam terakhir, gunung mengeluarkan 91 kali gempa hembusan dengan amplido 2-40 mm, Lg 10-350 derajat.
Kondisi itu menurun dibanding pada Kamis kemarin, 18 September 2014, pukul 18.00-00.00 WIB, di mana gempa hembusan sebanyak 137 amplido 2-50 mm, lg 10-245 derajat.
"Untuk gempa letusan hanya terekam dua kali, menurun dari enam jam sebelumnya sebanyak 10 gempa letusan," tambah Sudrajat.
Fluktuasi vulkanik Gunung Slamet juga terjadi pada aktivitas gempa tremor yang terekam. Di mana, hari ini terpantai dua kali letusan gempa tremor harmonik, meningkat dibanding enam jam sebelumnya sebanyak satu kali.
"Jadi, kesimpulannya Gunung Slamet masih soaga pada level III. Kami akan pantau terus perkembangannya tiap enam jam ke depan," ujar dia.
Pada Kamis kemarin, tingginya aktivitas gempa embusan Gunung yang mengitari wilayah kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga dan Banyumas itu mengarah ke barat yang berjarak 20 kilometer dari puncak gunung. Di mana, hujan abu dipastikan mengarah ke wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
"Sejak Rabu malam hingga Kamis kemarin, telah terjadi hujan pasir disertai satu kali letusan abu tebal kehitaman dengan ketinggian 500 meter," kata dia. (sp)
Soft News
Siap-siap...
"Banjir" Beasiswa ke Jepang!
Siap-siap... "Banjir" Beasiswa ke Jepang!
JAKARTA,
KOMPAS.com — Ritsumeiken Asia Pacific University (APU), Jepang,
semakin menahbiskan diri sebagai kampus internasional di negara itu. Lebih dari
80 negara menyumbang pelajarnya ke kampus tersebut, salah satunya Indonesia.
Saat ini
tercatat sekitar 5.596 pelajar internasional menempuh pendidikannya di APU.
Dari jumlah tersebut, Indonesia menyumbang hampir 30 persen mahasiswa. Bahkan,
hingga September ini, sudah lebih dari 80 siswa dikirim ke Jepang.
"Sudah
ada 88 orang yang kita kirim ke APU pada September ini, dan beberapa di
antaranya adalah penerima beasiswa," ujar Prof Kondo Yuichi, Dean of
Admission Professor Ritsumeikan APU, kepada Kompas.com pada APU Information
Session di Jakarta, Minggu (21/9/2014).
APU memang
merupakan kampus mahal. Kenyataan tersebut diakui sendiri oleh Kondo. Akan
tetapi, menurut dia, pelajar tidak perlu khawatir karena APU menyediakan
beasiswa dengan rentang 30 sampai 100 persen. Tak sedikit pelajar Indonesia
mampu memperoleh beasiswa 100 persen tersebut.
"Untuk
tahun ini sudah ada beberapa yang mendapat beasiswa 100 persen. Namun, untuk
jumlah tepatnya, saya tak bisa memberikan angka pasti," kata Kondo.
Indonesia
memang menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian APU, seperti tersurat
dari pernyataan Kondo. Dia mengatakan, saat ini APU menargetkan 350-400 pelajar
Indonesia untuk bisa kuliah di kampus itu. Jumlah itu tidak terlepas dari sifat
pelajar Indoneisa yang disukai pihak APU.
"Pelajar
Indonesia sangatlah sopan dalam setiap kegiatan. Ketika mereka belajar atau
melakukan aktivitasnya, mereka bisa menjadi pemimpin. Selain itu, mereka juga
rajin, dan tentu kami butuh banyak pelajar Indonesia karena mereka bisa menjadi
inti dari kampus APU," ujar Kondo.
Opini
Jangan Gadaikan SK Anggota DPRD!
Anggota DPRD berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pelantikan berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2014). Sebanyak 106 orang anggota DPRD DKI dilantik untuk periode 2014-2019.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Erwan Agus Purwanto menilai, para anggota DPRD tak patut mengajuan kredit dengan cara menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatannya. Ia menilai, SK pengangkatan anggota DPRD berbeda dengan SK pengangkatan pada suatu pekerjaan.
Menurut Erwan, anggota DPRD bukan merupakan sebuah pekerjaan, melainkan pengabdian. Dengan demikian, seseorang tidak memandang jabatan anggota DPRD sebagai pekerjaan belaka.
"Lembaga DPRD ini kan menjadi tempat kehormatan, bukan lowongan pekerjaan. Orang yang duduk di DPRD bukan orang yang sedang bekerja, tetapi sedang mengabdi. Karena itu tidak semestinya mereka menggadaikan SK seperti menggadaikan SK pekerjaan," kata Erwan saat dihubungi, Jumat (19/9/2014).
Erwan menduga, maraknya aksi gadai SK yang dilakukan anggota DPRD makin menguatkan opini tentang mahalnya ongkos politik untuk menjadi legislator. Hal ini menyebabkan para anggota DPRD harus memikul beban materi yang berat selama ia menjabat.
"Sulit mengharapkan kinerja legislator yang optimal kalau mereka memiliki kekurangan ekonomi akibat mahalnya ongkos politik. Mereka mungkin akan mencari pekerjaan sampingan untuk mengembalikan modal," ujar akademisi dari Universitas Gajah Mada itu.
Seperti diberitakan, saat ini marak terjadi para anggota DPRD yang menggadaikan SK-nya. Salah satunya terjadi di DPRD DKI Jakarta. Bank DKI mencatat ada 29 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang menyerahkan SK pengangkatannya untuk pengajuan kredit.
"SK memang salah satu syarat mengajukan pinjaman," kata Sekretaris Bank DKI Zulfarshah, Kamis (18/9/2014).
Plafon pinjaman dengan agunan SK ini, kata Zulfarshah bervariasi, antara Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Bila menghendaki pinjaman dengan nominal yang lebih besar, imbuh dia, harus ada tambahan agunan seperti akta kepemilikan rumah atau tanah.
Fakta
Postur Kabinet
Presiden dan wakil presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan pada
wartawan terkait postur kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK,
Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya, kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34
kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional non-partai politik dan 16
orang dari partai politik.
KOMPAS.com - Mirip postur tubuh, postur kabinet tampaknya tak ada hubungannya dengan ideologi. Juga tidak berkorelasi kuat dengan besarnya negara atau jumlah penduduk. Tiongkok yang otoritarian dengan penduduk terbesar di dunia dan perekonomian terbesar kedua di dunia hanya memiliki 25 kementerian, tanpa pos menteri koordinator. India yang demokratis dengan penduduk terbesar kedua di dunia dan perekonomian terbesar ketiga di dunia hanya memiliki 23 kementerian, juga tanpa menteri koordinator.
Sebaliknya,
Afrika Selatan yang demokratis dan bukan Kelompok 20, dengan penduduk hanya
sekitar 40 juta jiwa, memiliki 35 kementerian. Kendati tergolong tambun, Afrika
Selatan tidak memiliki menteri koordinator.
Tak
juga terlihat kaitan erat antara postur kabinet dan bentuk negara. Tiongkok dan
Afrika Selatan adalah negara kesatuan, sedangkan India merupakan negara
federal.
Pada
masa akhir pemerintahan Soeharto, Kabinet Pembangunan VII, jumlah menteri
sebanyak 34. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada 35
menteri. Kabinet Joko Widodo, menurut rencana, memiliki 34 menteri dengan tetap
mempertahankan tiga menteri koordinator.
Pada
awal reformasi, sebetulnya sudah terjadi perampingan kabinet. Namun, sejak
pemerintahan Yudhoyono, kabinet kembali tambun. Pemerintahan Jokowi nanti
tampaknya tak kuasa merampingkan kabinet. Alasan paling rasional Yudhoyono dan
Jokowi memiliki banyak menteri adalah realitas politik. Struktur kekuasaan
politik semakin divergen. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, partai terbesar
hanya meraih 19 persen suara atau 19,5 persen kursi DPR. Kalaupun tiga partai
terbesar bergabung, perolehan suara dan kursi DPR tidak mencapai 50 persen.
Meskipun
bentuk pemerintahan kita presidensial, dengan presiden dipilih langsung oleh
rakyat, tetap saja presiden gamang jika tidak memiliki "koalisi"
mayoritas di DPR.
Dengan
postur kabinet yang tetap tambun, apakah pemerintahan mendatang akan lebih
efektif? Bagaimanapun, postur tambun bakal membuat gerakan tubuh kurang lincah
dan lebih rentan terjangkit penyakit koordinasi dan proses pengambilan
keputusan kian lama.
Presiden
terpilih Jokowi bisa terhindar dari penyakit akut itu asalkan mengindahkan tiga
hal. Pertama, jika ada perbedaan pandangan atau kebijakan antar-kementerian,
presiden segera mengambil alih persoalan dan mengambil keputusan. Presiden
memutuskan berdasarkan masukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) yang sepatutnya di bawah kantor kepresidenan. Seluruh staf kantor menteri
koordinator dilebur ke Bappenas dan sebagian memperkuat kementerian sektoral.
Kedua,
merampingkan setiap kementerian. Bukankah seharusnya postur pemerintahan pusat,
setidaknya di bawah kementerian, semakin ramping mengingat hampir seluruh
kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah daerah? Alih-alih semakin
ramping, justru pada era otonomi daerah posisi eselon I kian bertambah.
Besarnya anggaran perjalanan dinas dan rapat yang dikeluhkan Jokowi adalah
wujud dari kewenangan pusat yang cenderung kian mencengkeram. Sebagai mantan
kepala daerah, Jokowi sadar betul akan persoalan ini sehingga diharapkan justru
lebih memberdayakan daerah ketimbang menambah kewenangan pusat.
Ketiga,
membenahi proses perencanaan anggaran. Sejak era reformasi, tak sekali pun APBN
tanpa perubahan di tengah jalan. Pada era Yudhoyono, pernah terjadi dua kali
perubahan APBN (APBN-P) dalam setahun.
Selama
era Yudhoyono, perubahan mendasar tidak terjadi di DPR. Hal ini terlihat dari
relatif kecilnya perubahan dari rancangan APBN (RAPBN) dan APBN ataupun antara
RAPBN-P dan APBN-P. Perubahan terbesar, bahkan kerap sangat drastis, terjadi
antara APBN dengan APBN-P dan antara APBN-P dengan realisasi. Contohnya,
defisit dalam APBN 2008 sebesar 1,64 persen produk domestik bruto (PDB). Lalu, berubah
dalam APBN-P menjadi 2,11 persen PDB. Realisasinya hanya 0,08 persen PDB.
Katakanlah,
perubahan drastis tahun 2008 itu wajar karena sedang menghadapi ancaman krisis
global. Namun, pola serupa kembali terjadi pada 2010 dan 2011, realisasi
defisit APBN jauh lebih rendah ketimbang APBN.
Perubahan
APBN sebagai cerminan buruknya proses perencanaan anggaran memorakporandakan
postur anggaran karena memengaruhi langsung banyak pos pengeluaran. Hal ini
terjadi karena banyak undang-undang yang mewajibkan alokasi anggaran
berdasarkan persentase tertentu dari APBN atau PDB, misalnya pendidikan,
kesehatan, dana otonomi khusus, alat utama sistem persenjataan, dan dana
perimbangan untuk daerah.
Lebih
parah lagi, dampak terhadap makroekonomi. Peningkatan tajam defisit anggaran di
tengah jalan membuat pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang untuk
mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran. Pada waktu bersamaan, pemerintah
juga agresif memotong belanja setiap kementerian/lembaga. Pemerintah lebih
banyak mengisap darah perekonomian ketimbang memompakan darah ke dalam
perekonomian atau dikenal sebagai crowding
out effect. Hal ini membuat suku bunga tetap tinggi sehingga kian
membebani dunia usaha dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Semua
itu biang keladinya adalah subsidi bahan bakar minyak. Jokowi-Jusuf Kalla tahu
itu dan akan menyelesaikannya segera. Modal berharga untuk bergerak lebih
lincah.
Postur
kabinet merupakan realitas politik. Harapan tertumpu pada pemimpin yang mampu
menggerakkan segala potensi bangsa, yang selama ini berserakan dan saling
menegasikan. Pemimpin yang berani melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan
kebijakan ekonomi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan berkeadilan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar